Undang-undang MD3 yang Baru Bisa Digugat

0
49

(bisnissurabaya.com) – Revisi Undang-Undang (RUU) MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3)  yang  telah disahkan beberapa hari lalu perlu dikaji ulang. Mengingat pengesahan  itu menjadikan lembaga DPR menjadi super body atau kebal hukum. Padahal, mereka juga berasal dari masyarakat umum yang memiliki hak dan kewajiban sama di depan hukum.

Demikian disampaikan Advokad Senior Dr. Sunarno Edy Wibowo SH, MHum, saat dialog “Hukum Dimata Bowo” di Surabaya TV, Jumat (16/2) pukul 20.00 WIB. Harusnya DPR menunjukkan kinerjanya daripada lebih memperjuangkan hak yang kurang semestinya.

“Undang-undang yang telah didok itu lebih memihak dewan. Hal ini tercermin dari pasal-pasal kontroversial yang seolah melindungi anggota dewan dari kritik dan jeratan hukum,” tandas Cak Bowo, panggilan akrab advokad senior ini. Buruknya kualitas UU MD3 hasil revisi terakhir juga ditandai kemunculan aturan-aturan kontroversial. Seperti upaya DPR menegaskan kembali hak imunitas.

Salah satu pasal dalam revisi UU MD3 yang mempertegas imunitas anggota DPR tertuang dalam pasal 245. Pasal itu, menyebutkan bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) berwenang memberikan pertimbangan ketika seorang anggota dewan terkena kasus hukum.

Cak Bowo  menilai pertimbangan MKD sebelum penerbitan izin presiden dapat menghambat proses hukum.  Pihaknya khawatir revisi pasal ini dapat menimbulkan friksi antara lembaga eksekutif dan legislatif.

Selain itu, pria yang sudah malang melintang di dunia hukum ini  juga mengkritik pasal 122 yang mengatur kewenangan MKD lainnya. Pengkritik DPR, lewat pasal itu, dapat dipidanakan oleh MKD.

” Masak orang memberi masukan atau ngritik dikenakan pidana. Peraturan apa-apaan ini.  Maunya mereka nggak mau dikritik kah,” papar cak  Bowo penuh tanda tanya.

Terakhir, soal penambahan kursi pimpinan DPR/MPR, pihaknya menilai hal itu dilakukan secara sembarangan. Revisi penambahan kursi pimpinan itu, lanjut  pria asli Subayan ini, hanya untuk memenuhi ambisi semata.

“Proses itu terlalu panjang untuk sebuah keputusan yang akhirnya kembali mengulangi kesalahan pada tahun 2014 yakni membuat pengaturan asal-asalan sekedar untuk memenuhi ambisi dan nafsu,” urainya.

Seperti diketahui  UU MD3 disahkan DPR dalam rapat paripurna di gedung dewan Jakarta, Senin(12/2).  Masyarakat yang keberatan bisa mengajukan Judisial Review ke Mahkaman Konsitutusi. “Monggo yang mau mengajukan judicial review,” papar dosen hukum di Universitas Narotama ini. (sam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here