Jakarta – Mendikbudristek Nadiem Makarim memastikan frasa ‘madrasah’ tidak hilang dan akan masuk bagian penjelasan RUU Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengaku kurang setuju jika frasa satuan pendidikan, termasuk madrasah, tidak masuk ke batang tubuh RUU Sisdiknas.
“Saya khawatirkan memang penjelasan Mas Nadiem belum bisa memenuhi ekspektasi. Kenapa begitu? Karena Mas Nadiem dalam penjelasannya tetap bahwa frasa madrasah dan satuan pendidikan itu rencananya tidak masuk batang tubuh revisi ini, hanya masuk dalam penjelasan,” kata Syaiful saat dihubungi, Rabu (30/3/2022).

Syaiful menyebut akan ada konsekuensi tidak mengikat secara hukum jika frasa madrasah tidak masuk ke batang tubuh RUU. Dia pun mengaku kurang setuju jika satuan pendidikan yang sebelumnya ada dalam UU lalu di-downgrade di RUU Sisdiknas.

“Sementara kalau masuk penjelasan dia tidak mengikat secara hukum, perdebatan nanti pasti di situ, kalau saya ditanya apakah setuju dengan cara pandang revisi yang substansinya disampaikan mas menteri? Saya sampaikan kurang setuju kalau satuan pendidikan itu tetap posisinya diturunkan hanya pada level penjelasan, tetap harus masuk dalam batang tubuh sebagaimana sistem pendidikan di Indonesia,” jelasnya.

“Akan ada konsekuensi secara hukum tidak mengikat di kemudian hari, dan itu tidak sesuai dengan semangat, tidak sesuai dengan semangat merekognisi keberadaan kelembagaan pendidikan kita yang sudah berkontribusi luar biasa bagi dunia pendidikan kita,” lanjutnya.

Lebih lanjut, politisi PKB itu khawatir akan terjadi chaos regulasi jika RUU Sisdiknas nantinya tidak mengikat secara hukum berkaitan dengan keberadaan madrasah dan satuan pendidikan lainnya. Atas dasar itu lah, dia memberikan saran untuk dibuat pasal baru jika Nadiem memang ingin adanya fleksibilitas dalam RUU Sisdiknas.

“Artinya akan ada chaos secara pada level regulasi dan tidak memberi kepastian. Padahal semangatnya kan kebereadaan satuan pendidikan itu ya definitif lah di mata saya, saya belum bayangkan apa yang disebut fleksibilitas itu perlu, kalau perlu dibuat pasal sendiri saja, tidak harus men-downgrade satuan pendidikan di batang tubuh itu. Kalau mas menteri berkenan ada ide untuk ada fleksibilitas buat pasal baru aja nanti akan kita bahas,” tuturnya.

Penjelasan Nadiem Makarim soal Kata ‘Madrasah’
Mendikbudristek Nadiem Makarim mengklarifikasi isu polemik soal tidak disebutnya ‘madrasah’ dalam draf RUUSisdiknas. Bersama Menag Yaqut Cholil Qoumas, dia menjelaskan isu ini.

Nadiem mengatakan selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) dalam menentukan program pendidikan, termasuk proses revisi RUU Sisdiknas.

“Kemendikbudristek selalu bekerja sama dan berkoordinasi dengan Kementerian Agama terkait berbagai upaya dan program-program peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia dengan mengedepankan gotong-royong dan inklusif. Semangat tersebut juga kami bawa ke dalam proses revisi RUU Sisdiknas,” kata Nadiem melalui video yang diunggah di Instagram resminya, Rabu (30/3).

Nadiem menegaskan tidak pernah ada niat menghapus ‘madrasah’ dari Sisdiknas.

“Sedari awal tidak ada keinginan ataupun rencana untuk menghapus sekolah, madrasah atau bentuk-bentuk satuan pendidikan lain dari sistem pendidikan nasional. Sebuah hal yang tidak masuk akal dan tidak pernah terbersit sekalipun di benak kami,” tegasnya.

Madrasah tetap masuk Sisdiknas dan diatur melalui batang tubuh RUU Sisdiknas. Dia mengatakan penamaan spesifik jenis sekolah akan dipaparkan di bagian penjelasan agar tidak terikat di tingkat UU sehingga lebih fleksibel.

“Sekolah maupun madrasah secara substansi tetap menjadi bagian dari jalur-jalur pendidikan yang diatur dalam batang tubuh RUU Sisdiknas. Namun penamaan secara spesifik seperti SDN, MI, SMP dan MTs atau SMA, SMK dan MA akan dipaparkan di bagian penjelasan,” ucapnya.

By rdks

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *