Jakarta – Partai Demokrat menilai teguran Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap para menterinya terkait kenaikan minyak goreng hingga bahan bakar minyak (BBM) tidak menyelesaikan masalah. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Benny K Harman mendesak Jokowi mengganti para menteri yang bertanggung jawab atas persoalan itu.
Awalnya Benny menyinggung terkait sistem presidensial di Indonesia yang tidak mengenal tanggung jawab menteri. Dia menyebut kegagalan menteri merupakan kegagalan presiden.

“Dalam sistem presidensial seperti yang kita anut, tidak dikenal menteri bertanggung jawab. Tidak dikenal menteri bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Kesalahan menteri adalah tanggung jawab presiden. Kegagalan menteri adalah kegagalan presiden. Rakyat bisa memberhentikan presiden, DPR dapat meminta presiden diberhentikan, tapi DPR tidak bisa memberhentikan menteri,” kata Benny saat dihubungi, Kamis (7/4/2022).

Benny menyebut teguran Jokowi terhadap para menterinya tidak akan menyelesaikan masalah. Karena itu, kata dia, Jokowi perlu mengambil sikap memberhentikan para menteri terkait.

“Memarahi para menteri pembantu presiden di depan umum dan disiarkan tidak menyelesaikan masalah. Masalah itu harus diselesaikan sendiri oleh presiden sendiri. Misalnya dengan memberhentikan para menterinya itu,” ucapnya.

Lebih lanjut, anggota Komisi III DPR ini meminta agar Jokowi tidak melemparkan tanggung jawab atas kesalahan para menterinya. Dia sekali lagi meminta Jokowi mengambil alih persoalan dan mengganti para menterinya.

“Presiden jangan melemparkan tanggung jawab kepada para menteri pembantunya atas kesalahan yang mereka lakukan. Kesalahan yang dilakukan para menteri pembantu presiden harus diambil alih dan menjadi tanggung jawab presiden. Jika ada menteri yang melanggar UUD atau gagal harus segera diberhentikan dan diganti!” tegasnya.

Senada dengan Benny, Kepala Bakomstra Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra juga mengkritik cara Jokowi memarahi para menterinya. Dia menyebut Jokowi terkesan cuci tangan atas persoalan yang terjadi.

“Aksi semprot dan teguran Presiden kepada para menterinya yang diumbar ke publik membuat rakyat melihatnya Presiden sedang menyalahkan para pembantunya. Cuci tangan atas permasalahan dan ketidakmampuan pemerintahan saat ini dalam memastikan sembako dan BBM tersedia dengan harga terjangkau untuk rakyat. Seakan-akan menteri terkait yang tidak becus dan yang seharusnya bertanggung jawab,” jelasnya.

“Padahal, jelas-jelas, Presiden Jokowi sendiri yang menegaskan, tidak ada visi misi menteri. Yang ada visi misi Presiden. Semua kegagalan dan keberhasilan pemerintahan saat ini adalah tanggung jawab Presiden. Menteri hanya pelaksana, pembantu presiden,” lanjutnya.

Dia pun menyarankan harusnya Jokowi berani mengganti para menterinya jika tidak bisa menjalankan arahannya. “Tentu saja, reshuffle adalah sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Tapi keluh kesah, teguran, kegeraman Presiden kepada menterinya yang diumbar ke publik tanpa ada tindakan atau sanksi nyata ke menteri terkait, seperti reshuffle misalnya, bisa membuat publik menilai apa yang dilakukan Presiden Jokowi hanya untuk cari simpati publik, seakan-akan sudah bekerja, padahal lip service belaka,” imbuhnya.

Jokowi Tegur Para Menterinya
Sebelumnya, Jokowi menyentil soal tak ada penjelasan dari jajarannya terkait harga minyak goreng kepada masyarakat. Jokowi meminta jajarannya hati-hati karena dikhawatirkan muncul anggapan pemerintah tak bekerja.

“Jangan sampai kita ini seperti biasanya dan tidak dianggap oleh masyarakat melakukan apa-apa, tidak ada statement, tidak ada komunikasi harga minyak goreng sudah 4 bulan, tidak ada penjelasan apa-apa, kenapa ini terjadi,” kata Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna sebagaimana video yang diunggah di akun YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (6/4).

Jokowi juga menyinggung tak ada penjelasan terkait kenaikan harga Pertamax. Dia meminta jajarannya memiliki empati kepada rakyat.

“Yang kedua Pertamax, menteri juga tidak memberikan penjelasan apa-apa mengenai ini. Hati-hati, kenapa Pertamax, diceritain dong pada rakyat. Ada empati kita gitu loh, nggak ada. Yang berkaitan dengan energi, nggak ada,” ujar Jokowi.

Jokowi meminta ada penjelasan ke publik setiap ada perkembangan mengenai urusan kebutuhan pokok. Jangan sampai, kata Jokowi, pemerintah dianggap tidak kerja.

“Itu yang namanya memiliki sense of crisis yang tinggi, terutama betul-betul saya minta ini yang berkaitan dengan kebutuhan pokok dirumuskan betul, tidak hanya urusan minyak goreng, tetapi dilihat satu per satu urusan beras seperti apa, urusan kedelai nanti akan seperti apa, urusan gandum akan nanti akan seperti apa. Kalau kerja nggak detail, kerja nggak betul-betul dilihat betul dan kita diem semuanya, nggak ada statement, hati-hati, dianggap kita nggak ngapa-ngapain, nggak kerja atau mungkin juga nggak ngapa-ngapain mungkin nggak kerja,” imbuh Jokowi.

By rdks

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *