Jakarta – Pelaksanaan anggaran negara bukan tanpa persoalan. Persoalan yang dihadapi di antaranya ialah mengenai desain anggaran hingga pemanfaatan yang belum tepat sasaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengakui masih ada kementerian dan lembaga (K/L) yang desain anggarannya perlu diperbaiki. Dia mengatakan, K/L biasanya meminta anggaran hanya mengacu pada tahun sebelumnya.

“Jadi mereka biasanya meminta anggaran hanya karena tahun lalu dapatnya sekian, tahun ini dapatnya sekian plus sedikit modifikasi kiri kanan,” katanya dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022, Rabu (13/4/2022).

Tak cuma itu, biasanya K/L ini punya keinginan agar anggaran terus naik. Bahkan menurutnya instansi yang meminta kenaikan anggaran juga tak rela jika anggarannya dipotong.

“Apalagi kalau level pimpinannya penginnya headline-nya kalau dapat 100, begitu dipotong dikit rasanya kaya dunia runtuh. Penginnya semuanya naik,” katanya.

“Mungkin pada saat yang sama, waktu kita sampaikan bahwa lima tahun berturut-turut penyerapannya seperti ini, tapi mereka tetap ngotot mintanya 100,” imbuhnya.

Sri Mulyani mengatakan desain anggaran berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai karena terkait dengan pembangunan. Maka itu, pihaknya bersama Bappenas terus berupaya melakukan perbaikan dari sisi perencanaan hingga pelaksanaan.

“Oleh karena itu kami di Kemenkeu bersama Bappenas terus-menerus mencoba untuk memperbaiki dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan dan kemudian memonitor hasil dari pelaksanaan itu dengan salah satunya melakukan Rakornas ini dan memberikan penghargaan KL yang bisa melaksanakan anggaran secara baik,” jelasnya.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa juga mengungkap adanya beberapa persoalan pelaksanaan anggaran di lapangan. Beberapa di antaranya seperti pembangunan yang tidak efektif dan tidak sesuai yang diusulkan.

Ia pun bercerita, pernah melakukan kunjungan ke salah satu provinsi. Kunjungan itu mesti dilakukan karena ada usulan untuk renovasi pelabuhan. Padahal, pelabuhan ini belum lama diresmikan.

“Suatu ketika saya pernah datang di sebuah provinsi, saya hadir di sana karena melihat ada usulan sebuah pelabuhan untuk direnovasi. Kenapa saya harus hadir di sana? Karena pelabuhan itu baru diresmikan oleh presiden pada tahun 2015 dan kemudian tahun 2019 diusulkan untuk diperbaiki dan akhirnya juga diperbaiki,” paparnya dalam acara yang sama.

Ketika kunjungan ke sana, pelabuhan itu sepi. Suharso pun melihat logbook untuk melihat aktivitas kapal di sana.Dari situ, ia menemukan jika pelabuhan itu tidak efektif.

“Dan itu yang mengejutkan saya, pelabuhan itu hampir-hampir tidak efektif dan tidak termanfaatkan dan tidak dimanfaatkan dan akibatnya rusak dan mereka berdalih banyak hal yang belum dipenuhi di sana, sehingga pelabuhan itu tidak dapat digunakan,” terangnya.

Tak cuma, Suharso juga menemukan anggaran untuk mengatasi persoalan stunting. Nyatanya, anggaran itu untuk membangun pagar puskesmas.

“Dulu juga saya cerita ketika pertama kali saya coba melihat di Krisna di Bappenas mengenai anggaran-anggaran, judulnya stunting tapi ujung anggaran itu adalah memperbaiki pagar dari Puskesmas. Ini yang bagaimana caranya, gemes,” katanya.

By rdks

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *