Jakarta – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Presidensi G20 Indonesia harus menjadi motor pengembangan ekosistem yang penuh dengan kolaborasi dan inovasi.

“Indonesia melalui kepemimpinan dalam Presidensi G20 berkomitmen agar bisa menghasilkan aksi konkret yang dapat dicontoh di berbagai tempat dan bermanfaat bagi dunia,” kata Airlangga, Kamis (12/5)..

Airlangga menuturkan salah satu komitmen Indonesia adalah pengembangan literasi dan keterampilan digital yang lebih inklusif dan produktif, sehingga menjadi bagian dari agenda transformasi ekonomi berbasis digital.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir menambahkan transformasi digital sangat diperlukan untuk pemulihan ekonomi termasuk dalam mencapai tujuan nasional.

Ia menjelaskan transformasi digital diperlukan untuk mempercepat perluasan akses keuangan formal, sehingga memberikan kesempatan berusaha yang lebih adil, mengurangi kesenjangan dan memperkuat ketahanan ekonomi.

Pemerintah Indonesia pun mengapresiasi The Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI) yang telah mengkoordinasikan Rencana Aksi Inklusi Keuangan sebagai pilar utama dari agenda pembangunan global yang menjadi kesepakatan seluruh negara anggota G20.

Presidensi G20 Indonesia akan terus terbuka dan mendukung kerja sama dengan berbagai pihak baik antar pemangku kepentingan dalam negeri maupun dengan negara-negara G20 dan organisasi internasional.

“Itu untuk mengimplementasikan upaya transformasi ekonomi yang adaptif, responsif, dan inklusif,” imbuh Iskandar.

Selain itu, pemerintah juga semakin gencar melakukan berbagai inisiatif dalam rangka mempercepat program keuangan inklusif pada semua kelompok masyarakat.

Melalui Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI), pemerintah memperluas akses keuangan masyarakat dengan memperkuat koordinasi Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah pada berbagai segmen sasaran.

Segmen sasaran ini meliputi masyarakat berpenghasilan rendah, lima kelompok masyarakat lintas sektor.

Yaitu pelajar, mahasiswa, pemuda, pekerja migran, perempuan, penyandang masalah kesejahteraan sosial dan masyarakat di daerah 3T serta pelaku UMK.

Dengan dukungan dan kerja sama dari segenap pemangku kepentingan, inklusi keuangan di Indonesia mengalami peningkatan dari 81,4 persen pada 2020 menjadi 83,6 persen pada 2021.

Beberapa indikator utama yang mendukung kinerja inklusi keuangan nasional meliputi akses keuangan, penggunaan jasa keuangan formal dan kualitas layanan jasa keuangan.

By rdks

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *