Surabaya – Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Kota Surabaya menegaskan semua tempat publik di Kota Pahlawan, Jawa Timur, harus memberikan pelayanan yang sama tanpa memandang memandang kasta dan SARA.

“Semua tempat publik tidak boleh memberikan perbedaan pelayanan kepada pengunjung yang datang karena berdasarkan SARA, karena pondasi besar bangsa Indonesia adalah keberagamannya,” kata anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni, Jumat.

Pernyataan Toni, panggilan akrab Arif Fathoni, menindaklanjuti polemik adanya dugaan pengusiran cucu Menteri Sosial Tri Rismaharini atau putra kedua Fuad Benardi, bernama Luigi berusia dua tahun di salah satu tempat permainan, Playtopia di Ciputra World pada Rabu (31/8) malam.

Pengusiran yang dilakukan pegawai Playtopia lantaran anak tersebut melepas masker. Mendapati hal itu, Fuad merasa kecewa, sebab, dirinya melihat ada dua anak yang juga bermain tanpa mengenakan masker dan terkesan dibiarkan. Dua anak tersebut disebutkan Fuad dari fisiknya berasal dari salah satu etnis tertentu.

Hanya saat dikonfirmasi wartawan di Surabaya, penanggung jawab Playtopia CWS, Feri dan Dini, mengatakan, bahwa pihaknya belum bisa menjawab klarifikasi atas kejadian itu lantaran yang berwewenang untuk menjawab adalah manajemen pusat Playtopia di Jakarta.

Mendapati hal itu, Toni berharap Pemkot Surabaya bersikap terkait persoalan ini. Menurut dia, jika wahana permainan anak tersebut terbukti bersalah, maka pemkot harus memberikan sanksi dengan mencabut izin operasional.

“Ini agar tidak terus menjadi polemik di tengah masyarakat, karena Surabaya adalah kota yang heterogen, dan masyarakatnya selama ini hidup rukun tanpa memandang kasta dan SARA,” kata legislator Partai Golkar ini.

Menurut dia, lambannya pihak pengelola memberikan klarifikasi dengan alasan manajemen terpusat, menunjukkan tidak ada iktikad baik dari pengelola untuk menyelesaikan polemik yang timbul secara cepat.

“Kami berharap kejadian ini menjadi pembelajaran bagi seluruh pengelola wahana publik untuk melatih seluruh karyawan agar kejadian perbedaan pelayanan diduga karena SARA tidak terulang di kemudian hari,” kata dia.

By rdks

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *