SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya, Jawa Timur, memastikan pemberian ganti rugi kepada pemilik lahan di kawasan lindung Pantai Timur Surabaya (Pamurbaya) yang ditetapkan sebagai ruang terbuka hijau (RTH).

Kawasan lindung Pamurbaya menetapkan sebagai RTH berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2007 tentang rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Setidaknya ada enam kelurahan di empat wilayah kecamatan Pamurbaya uang telah ditetapkan sebagai kawasan lindung yakni Kelurahan Gunung Anyar Tambak, Medokan Ayu, Wonorejo, Keputih, Dukuh Sutorejo dan Kejawan Putih Tambak.

Meski demikian, tidak semua lahan di Pamurbaya merupakan aset milik Pemkot Surabaya, melainkan sebagian di antaranya adalah milik warga. Oleh sebab itu, sejumlah warga yang memiliki lahan di Pamurbaya menanyakan kepastian pemkot terkait ganti rugi tersebut.

Eri menyatakan, bahwa sudah menjadi kewajiban Pemkot Surabaya untuk memberikan kepastian ganti rugi lahan atau rumah milik warga yang digunakan sebagai kawasan lindung Pamurbaya.

Eri juga mengatakan, pemerintah kota juga harus memiliki skala prioritas mana saja lahan milik warga yang akan diberikan ganti rugi terlebih dahulu, juga terkait jangka berapa tahun ganti rugi lahan itu juga harus dipastikan.

Dia menjelaskan, meski Pamurbaya telah ditetapkan sebagai kawasan lindung, wilayah tersebut masih dapat digunakan warga untuk budi daya ikan di tambak.

“Kalau RTH masih tetap bisa digunakan sebagai tambak. Kalau konservasi, RTH itu yang dibangun 10 persen,” kata dia.

“Maka 5 tahun pertama yang dibebaskan mana dulu, 5 tahun berikutnya mana, 5 tahun berikutnya mana. Sehingga kami bisa mengatakan bahwa konservasi sepanjang ini (kawasan lindung) akan dilakukan pembebasan (ganti rugi) selama 20 tahun,” kata dia.

Tentu saja, lanjut dia, pemberian ganti rugi lahan tidak bisa menggunakan anggaran pemerintah kota pada tahun yang sama. Oleh sebab itu, dia kembali menegaskan kepada jajarannya bahwa perlu adanya prioritas-prioritas mana saja yang harus didahulukan.

“Makanya pemerintah harus tahu namanya perencanaan itu. Makanya saya pun juga mengubah cara pandang (jajarannya) yang ada di pemerintah kota ini,” kata Eri.

By rdks

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *