Baru-baru ini ramai polemik pembangunan gereja di Cilegon Banten. Warga yang mayoritas Muslim menolak rencana pembangunan gereja tersebut di dekat permukiman mereka.

Kasus ini sensitif sehingga harus segera diselesikan. Karena hal tersebut Menteri Agama (Menag RI) Yaqut Cholil Quamos alias Gus Yaqut tengah mencari solusi untuk masalah tersebut.

Dalam waktu dekat, Dia akan mengundang beberapa pihak termasuk Wali Kota Cilegon untuk membahas masalah ini, mulai dari Wali Kota Cilegon dan sejumlah tokoh masyarakat setempat.

Gus Yaqut mengatakan, akan mendiskusikan hal ini dengan Wali Kota Cilegon dan beberapa tokoh masyarakat serta mengundang mereka untuk bertemu pada 14 September mendatang.

Gus Yaqut menjelaskan, bahwa pertemuan ini sangat penting dalam menemukan duduk perkara dan solusi dari masalah ini. Ia mengatakan bahwa sudah menerima laporan tesebut dari tim, dan undangan untuk pertemuan dikantor telah dikirim ke para pihak termasuk Wali Kota Cilegon.

Polemik penolakan pembangunan gereja yang terjadi di Cilegon baru-baru ini menuai atensi publik. Bahkan, penolakan pembangunan sederet gerja di kota tersebut turut melibatkan pihak pemerintah setempat yang harus ambil andil.

Kepala Humas Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) Jeirry Sumampow menilai penolakan pembangunan gereja di Cilegon, Banten bertentangan dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang kerap digaungkan pemerintah selama ini.

PGI menilai aksi penolakan pembangunan gereja yqang dilakukan oleh sekelompok masyarakat di Cilegon membuktikan politisasi identitas semakin mengkhawatirkan dan mengancam jalinan keragaman yang dimiliki Indonesia.

Jeirry berpendapat bahwa penolakan pembangunan gereja justru mencederai amanat kosntitusi. Indonesia telah memberikan garansi keseteraan bagi setiap warga negara untuk memeluk dan beribadah secara bebas, menurut agama dan kerpecayaan yang dianutnya.

Dia menganjurkan kepada umat Kristen untuk mengdepankan nilai-nilai kasih dalam menyikapi kasus yang seperti ini. Dan berharap umat Kristen tidak terjebak di dalam kebencian, dendam, serta generalisasi yang salah.

Salah satu polemik penolakan gereja di kota Cilegon yang baru-baru ini terjadi pada gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Maranatha Cilegon yang berlokasi di Kelurahan Gerem, Kecamatan Grogol.

Kala itu, sang Wali Kota Helldy Agustian turut menandatangi petisi penolakan tersebut di atas kain kafan sepanjang 2 meter pada Rabu (7/9/2022).

Terkait penolakan pembangunan gereja tersebut, Sekertaris Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kota Cilegon, Agus Surahmat mengungkap setidaknya ada tiga alasan mendasar.

Salah satu latar belakang yang diungkap adalah adanya insiden Geger Cilegon yang terjadi pada 1888 silam. Kala itu, terjadi pelarangan azan dan penarikan upeti kepada masyarakat lokal yang mayoritasnya beragama Islam.

Panitia pembangunan Gereja HKBP Marantha di Cilegon juga buka suara. Pihak panitia mengatakan saat ini proses izin pembangunan gereja sudah sampai pada tahap pelengkapan dokumen.

Perwailan panitia pembangunan Gereja Marantha Cilegon mengatakan bahwa, sampai saat ini dalam tahp proses kelengkapan dokumen pengurusan perizinan sesuai dengan SBK 2 menteri.

Jemister mengatakan dukungan dari jemaat sudah mencapai 112 orang dari 3.903 yang tersebar di delapan kecamatan di Cilegon. Selain itu, Jemister menyebut ada dukungan dari warga sekitar lokasi pembangunan gereja sebanyak 70 orang dan telah diajukan permohonan validasi domisili.

Atas polemik penolakan pembangunan gereja di Cilegon, Banten tersebut tidak berlarut-larut, Kemenag akhirnya turut tangan. Dalam waktu dekat Menag RI Yaqut Cholil Quomas akan mengundang sejumlah pihak termasuk Wali Kota Cilegon untuk membahas masalah ini.

By rdks

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *