JAKARTA – Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun menilai bahwa tiket calon wakil presiden 2024 untuk Presiden Joko Widodo akan melecehkan seluruh pakar hukum di dunia. Berdasarkan pandangan pakar, presiden yang telah menjabat selama dua periode tidak dapat melanjutkan kekuasaanya, walaupun melalui kursi wakil presiden.

“Selain melanggar etika politik, secara teoritik upaya itu telah melecehkan seluruh pakar hukum tata negara di dunia. Dari Van Vollehhoven, Utrech hingga Jimly Asshiddiqie,” ujar Ubedilah Badrun, Jumat (16/9).

Ubedilah menyesalkan pernyataan tersebut muncul dari internal Mahkamah Konstitusi. Di mana, Kabag Humas MK, Fajar Laksono yang menyebutkan bahwa presiden yan telah menjabat selama dua periode dapat kembali mencalonkan diri sebagai cawapres.

Ubedilah berpendapat bahwa pernyataan juru bicara MK tersebut sudah memalukan institusi negara. Hal ini dikarenakan sudah sangat jelas dalam pasal 7 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

“Jadi hanya untuk dua periode, baik posisi sebagai presiden maupun wakil presiden,” katanya.

Ubedilah menambahkan bahwa calon presiden dan wakil presiden dicalonkan dalam satu paket sebagaimana tertuang dalam Pasal 6A UUD 1945 yang menyatakan bahwa, presiden dan wakil presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.

“Satu pasangan itu juga maknanya melekat berlaku periode untuk presiden dan wakil presiden beserta laranganya yang tidak boleh mencalonkan lagi setelah dua periode untuk jadi calon presiden maupun jadi calon wakil presiden,” jelas Ubedilah.

“Jika upaya pencalonan Jokowi jadi cawapres ngotot dilakukan, itu maknanya ada semacam motif jahat untuk dibuka, mengapa ingin terus berkuasa?” tambahnya.

By rdks

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *