Surabaya – Berdasarkan riset yang dilakukan pada tahun 2019 lalu, tercatat ada 23.523 data kemiskinan ekstrim dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya akan melakukan verifikasi dan kroscek ulang data tersebut.

Hasil kroscek itu nantinya bakal diserahkan lagi untuk di-update data ke pemerintah pusat. ujar Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi

“Jadi data setiap rumah yang masuk kategori miskin atau tidak sudah ada fotonya, sudah ada kondisi rumahnya, sudah ada pengeluarannya. Jadi yang masuk kategori miskin itu adalah pendapatannya sekitar Rp600 ribu, tapi saya naikkan Rp1,5 juta karena ini Surabaya,” kata Eri, Senin (17/10/2022) kemarin.

Menurutnya, berdasarkan hasil kroscek, 23.523 data kemiskinan ekstrem milik pemerintah pusat sudah berbeda dengan kondisi yang sekarang.

“Dan ini sudah kita sampaikan ke pemerintah pusat juga. Karena data dari pusat ternyata rumahnya apik-apik (bagus), onok fotone (ada fotonya). Kita juga akan mengubah (data) itu,” ujarnya.

Meski begitu Eri memastikan, bahwa pemkot akan terus concern (fokus) terhadap upaya-upaya penanggulangan kemiskinan. Salah satu upaya yang sedang digeber pemkot saat ini adalah melalui program padat karya.

“Kalau kemiskinan hanya dikasih bantuan-bantuan saja tidak dipikirkan pekerjaan apa, maka hari ini dia hanya menerima bantuan tapi tidak tahu di tahun depan mau apa. Makanya di Surabaya ini ada pembuatan paving, cuci mobil dan macam-macam (oleh MBR) yang itu tujuannya untuk mengentas kemiskinan,” kata Eri.

Pertama, kroscek dilakukan dengan data Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Kedua kroscek dengan Data Terpadu Masyarakat Surabaya (DTMS). Dan ketiga, kroscek dengan Cek-In warga untuk diketahui orang tersebut KTP dan domisilinya apakah benar di Surabaya.

“Kemudian kita cek lagi dengan Aplikasi Sayang Warga. Jadi banyak sekali kita cek, supaya Insyaallah mendekati valid. Karena memang datanya dinamis. Jadi data yang kita terima tidak sepenuhnya benar, bisa jadi mungkin dulu miskin, namun sekarang tidak,” pungkasnya.

Anna Fajriatin Kepala Dinas Sosial (Dinsos) menjabarkan, salah satu parameter warga yang hidupnya berada di garis kemiskinan adalah memiliki pengeluaran sekitar Rp690 per kapita. Sedangkan untuk parameter kemiskinan ekstrem yakni, pengeluaran per kapita di bawah Rp358 ribu.

“Sehingga itu akan menjadi sasaran intervensi dari Pemkot Surabaya. Setelah kita cek datanya, ketemu KTP dan domisili Surabaya, maka ini yang akan menjadi sasaran prioritas kita,” jelasnya.

By rdks

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *