SURABAYA – Wali kota Surabaya melakukan verifikasi dan kroscek dari data kemiskinan ekstrem menyebut 23.523 warga.

Kata Eri hasil kroscek dari pemerintah berbeda dengan kondisi lapangan di karenakan data BKKBN berdasarkan data dari 2019

”Ini sudah kami sampaikan ke pemerintah pusat, karena data dari pusat ternyata rumahnya apik-apik (bagus), onok fotone (ada fotonya). Kami juga akan mengubah (data) itu,” ujar Eri

Eri mengaku telah melakukan verifikasi dan pencocokan dengan pemerintah pusat dan provinsi.

”Jadi, data setiap rumah yang masuk kategori miskin atau tidak sudah ada fotonya, sudah ada kondisi rumahnya, sudah ada pengeluarannya. Jadi, yang masuk kategori miskin itu adalah pendapatannya sekitar Rp 600 ribu, tapi saya naikkan Rp 1,5 juta karena ini Surabaya,” kata Eri.

Demikian Eri memastikan Pemkot selalu peduli tentang penanggulangan kemiskinan. Pemkot menggalakkan salah satu upaya yaitu melalui program padat karya.

Demikian kepala Dinsos kota Surabaya Anna Fajriatin menjelaskan kategori kemiskinan ekstrem. Pada data BKKBN pusat 2019 terdapat 23.532 kemiskinan di Surabaya.

”Kemudian, kami cek lagi dengan aplikasi Sayang Warga. Jadi, banyak kami cek supaya mendekati valid. Karena, datanya dinamis. Jadi, data yang kita terima tidak sepenuhnya benar, bisa jadi mungkin dulu miskin, namun sekarang tidak,” tutur Anna.

Warga yang hidup dalam kemiskinan memiliki pengeluaran sekitar Rp 690 per hari, Sedangkan untuk parameter kemiskinan ekstrem sekitar Rp 358 ribu per hari.

”Sehingga, itu akan menjadi sasaran intervensi dari Pemkot Surabaya. Setelah kami cek datanya, ketemu KTP dan domisili Surabaya, ini yang akan menjadi sasaran prioritas kami,” ucap Anna.