SURABAYA – DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jatim menolak rencana pengesahan RUU Kesehatan Omnibus Law.

Menurut mereka, RUU tersebut berpotensi mencabut atau meniadakan UU Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

Prof Dr Nursalam MNurs, ketua DPW PPNI Jatim mengatakan UU No 38 tahun 2014 sudah memberikan landasan kuat untuk pengembangan profesi perawat, agar kualitas dan profesionalitas perawat Indonesia semakin terjamin dan mampu menghadapi era persaingan.

“UU tersebut mengatur profesi perawat dari hulu ke hilir dan juga mengatur pelayanan perawat untuk perlindungan klien atau masyarakat maupun perawat itu sendiri,” kata Prof Nur pada Senin (24/10/2022).

Prof Nur juga menjelaskan sejak disahkan UU pada 2014 lalu, UU Keperawatan sudah berjalan dengan baik hingga saat ini. Menurutnya, tidak ada alasan UU tersebut diganggu oleh RUU Kesehatan Omnibus Law.

“Undang-undang Omnibus Law akan melemahkan profesi perawat, baik di dalam maupun untuk bersaing di era global sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh bangsa Indonesia,” jelasnya.

Pihaknya dan seluruh DPW PPNI seluruh Indonesia menolak keras UU Keperawatan yang diikutsertakan dalam pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law. PPNI mendesak DPR dan Presiden Joko Widodo untuk mengimplementasikan UU Keperawatan dengan sungguh-sungguh demi peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

“Kalau ada yang tidak sempurna dari UU 38 maka bisa disempurnakan bukan dicabut.” pungkas Prof Nur.

 

By rdks

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *