Jakarta – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi IX DPR RI pada Selasa (22/11/2022), Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan saat ini pemerintah bersama dengan asuransi swasta tengah membahas coverage/kombinasi biaya perawatan kesehatan masyarakat yang dilakukan BPJS Kesehatan dan swasta.

Kombinasi ini dilakukan supaya semua beban biaya perawatan kesehatan masyarakat yang sakit tidak semuanya ditimpakan kepada BPJS Kesehatan, terutama beban masyarakat pada golongan keluarga mampu.

Ia menjelaskan rencana tersebut sudah berjalan dalam bentuk pembayaran selisih biaya akomodasi. Selanjutnya, Budi mengatakan pemerintah akan segera menerbitkan aturan pembayaran selisih biaya medis.

Sementara, di dalam Permenkes Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan.

Merujuk Pasal 25 ayat (1), disebutkan bahwa peserta jaminan kesehatan nasional yang menginginkan pelayanan rawat jalan eksekutif, harus membayar selisih biaya paket pelayanan rawat jalan eksekutif paling banyak sebesar Rp400 ribu.

By rdks

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *