Surabaya – Prof Joni Hermana Guru Besar Teknik Lingkungan ITS sekaligus pakar sanitasi air meminta PDAM Surya Sembada Surabaya untuk menaikkan tarif air bersih. Hal ini dimana sudah selama 17 tahun tidak ada kenaikan tarif atau penyesuaian.

Diperlukan perawatan jaringan pipa dan instalasi untuk mengimplementasikan operasional dalam pelayanan penyediaan air bagi seluruh warga di Surabaya. Yakni, memiliki 6.200 km panjang pipa dengan 608.000 pelanggan.

“Di sisi lain inflasi kenaikan harga menyebabkan beban yang ditanggung PDAM menjadi lebih besar. Tapi sebelumnya, bahwa apa yang mereka lakukan itu secara tidak disadari bisa tampak lebih besar, karena tidak ada proses pembicaraan yang layak dan wajar untuk memastikan bisa beroperasi secara berkelanjutan. Harus berani, makanya saya dorong untuk menaikkan, karena untuk jangka panjang,” kata Prof Joni

Prof Joni pertanyatakan apakah tarif pelanggan yang diberlakukan saat ini sudah cukup adil untuk diterima oleh masyarakat. Artinya, pelanggan penerima air atau penerima subsidi apakah telah menggunakan air secara adil tidak.

“Secara prinsip, karena murah dan mereka dalam keluarga miskin dalam perhitungan wajar, maka penggunaan mereka sedikit. Kemudian, keberadaan sumber daya air di Jawa timur saat ini sudah mencapai kondisi yang mendekati water tansion, sehingga harus dikelola secara bijak. Artinya, tugas PDAM harus mengontrol atau mengendalikan air, supaya masyarakat tidak menggunakan semena-mena dan menjaga sumber daya air,” ungkap Prof Joni.

Sebab itu, dengan penyesuaian kenaikan tarif air bersih, membuat masyarakat menjadi lebih bijak dalam penggunaan air.

Direktur Utama PDAM Surya Sembada Arief Wisnu mengatakan, akan menaikkan tarif air bersih selaras dengan SK Gubernur Jatim Nomor 188/775/KPTS/013/2021 tentang Pedoman Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Air Minum Bagi BUMD kabupaten/kota se-Jawa Timur pada tahun 2022.

“Terkait dengan angka sudah ada, yakni Rp 2.659 per meter kubik (batas bawah) dan angka itu yang menjadi referensi kami. Bagaimana pun juga keputusan akhir terkait dengan siapa yang subsidi, berapa besaran subsidi, itu menjadi sepenuhnya dari wali kota kapan dia akan menetapkan juga hak beliau,” ungkap Arief.

By rdks

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *