Jakarta – Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin telah memberitahu bahwa perkara di Paniai, papua bakal dinyatakan tak terbukti bila tetap dibawa ke meja hijau. Namun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengungkapkan Presiden Jokowi ngotot meminta kasus pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi di Paniai, Papua, dibawa ke persidangan.

Mahfud MD menuturkan, prediksi mengenai kekalahan dalam kasus tersebut sudah disampaikan ke Presiden Jokowi ketika Jaksa Agung bersama dirinya dipanggil ke istana.

“Saya tahu kalau dari sudut perasaan itu betul pelanggaran HAM, tapi kan pengadilan yang memutuskan, sehingga Presiden akhirnya ‘sudahlah bawa saja ke pengadilan meskipun kalah’,” kata Mahfud dalam jumpa pers di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (15/12/2022)

Menurut Mahfud, sikap Presiden Jokowi tersebut sempat dipertanyakan oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin.

Menurut penjelasan Jaksa Agung, kata Mahfud, pengujian perkara pelanggaran HAM di Paniai tidak memenuhi syarat karena tidak ada hasil visum, serta tidak jelas siapa korban dan pelakunya.

Mahfud menjelaskan alasan Presiden Jokowi tetap ngotot membawa kasus pelanggaran HAM Paniai ke pengadilan, yakni untuk menunjukkan pemerintah serius menjalankan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Kata Jaksa Agung, ‘Kalau sudah tahu kalah kok (dibawa ke) pengadilan’. ‘Enggak, bahwa kita bersungguh-sungguh melaksanakan rekomendasi komnas HAM’,” ungkap Mahfud menirukan ucapan Jokowi.

Sebelumnya diberitakan, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Makassar memvonis bebas terdakwa pelanggaran HAM berat peristiwa Paniai, Mayor Inf (Purn) Isak Sattu.

Mahfud menjelaskan alasan Presiden Jokowi tetap ngotot membawa kasus pelanggaran HAM Paniai ke pengadilan, yakni untuk menunjukkan pemerintah serius menjalankan rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).

“Kata Jaksa Agung, ‘Kalau sudah tahu kalah kok (dibawa ke) pengadilan’. ‘Enggak, bahwa kita bersungguh-sungguh melaksanakan rekomendasi komnas HAM’,” ungkap Mahfud menirukan ucapan Jokowi.

Merespons putusan tersebut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Ketut Sumedana, menyatakan bahwa pihaknya tak mau buru-buru mengajukan kasasi.

“Kita masih mempunyai waktu menentukan sikap sambil mempelajari Putusan Pengadilan HAM sehingga keputusan dan pertimbangan yang diambil tidak buru-buru, profesional, dan dapat dipertanggungjawabkan,” kata Ketut, Minggu (11/12).

By rdks

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *