Jakarta – Dana pungutan sawit anjlok di tahun 2022. Kebijakan pembatasan ekspor yang sempat dilakukan pemerintah di awal tahun ini menjadi biang keroknya.
Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menyatakan jumlah pungutan ekspor tahun ini kira-kira cuma mencapai Rp 34,9 triliun. Jumlah itu turun hampir setengahnya dari capaian pungutan sawit di tahun 2021 yang mencapai Rp 71,64 triliun.

“BPDPKS melakukan pungutan terhadap kegiatan eksportasi, jumlah pungutan ekspor berada di Rp 34,9 triliun tahun ini. Kalau dibandingkan 2021 itu mencapai Rp 71,64 triliun,” jelas Eddy dalam paparan kinerja BPDPKS 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta pusat.

Turunnya pungutan ekspor, kata Eddy, terjadi karena pemerintah sempat menetap kebijakan pelarangan ekspor CPO dan turunannya di medio April-Mei yang lalu. “Dari situ BPDPKS tak mendapatkan penerimaan dari pungutan ekspor sama sekali,” katanya.

Tak lama setelah pelarangan ekspor dicabut, pemerintah menerapkan kebijakan dilarang pemerintah.

hal itu dilakukan untuk mengakselerasi kegiatan ekspor sawit yang sempat dilarang pemerintah.

Dana pungutan sawit sendiri digunakan untuk berbagai kebijakan pengembangan industri kelapa sawit. Salah satunya adalah untuk melakukan program peremajaan sawit rakyat (PSR).

PSR sendiri adalah program untuk meningkatkan produktivitas sawit tanpa harus membuka lahan baru. Program itu dilakukan untuk mengurangi risiko pembukaan lahan ilegal di Indonesia. BPDPKS akan memberikan dana segar kepada para petani untuk melakukan replanting atau penanaman kembali perkebunan sawit.

By rdks

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *