Jakarta – Pemprov DKI mengalokasikan Rp 4,74 miliar dari APBD 2023 untuk pembelian mobil dinas yang dikembangkan untuk Pjs DKI. kepada Gubernur  Heru Budi Hartono dan Ketua DPRD DKI Prasetio Edi Marsudi.  

Rencana pengadaan kendaraan dinas Jeep untuk gubernur DKI dan Ketua DPRD DKI itu tertuang dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa (Sirup LKPP) diakses di Jakarta, Kamis (2/3/2023).

Alokasi anggaran untuk kendaraan dinas sebesar Rp 2,37 miliar per kapasitas  4.200 cc termasuk dalam paket investasi kendaraan bermotor perseorangan Ketua Dewan dan Pj. Gubernur.

Saat mengakuisisi dua unit Jeep, proses pemilihan pemasok dilakukan dengan cara yang berbeda, yakni melaluiproses tender  pengadaan kendaraan dinas oleh direktur sementara DKI. kepada gubernur dan dalam pengadaan kendaraan kepada presiden DPRD DKI. sistem pengadaan elektronik (e-procurement). 

Sementara itu, pemilihan pemasok Jeep akan dilakukan pada Februari hingga Mei 2023, setelah itu akandiperpanjang dengan kontrak pada Maret hingga April 2023. Penggunaan dana hasil pembelian kendaraan listrik akandimulai pada April 2023. Terkait pembelian dua unit Jeep Direktur Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Reza Pahlevi mengatakan, meski melakukan pembelian jip, kendaraan dinas di pemerintahannya menggunakan mobil listrik. 

Metode pemilihan adalah pembelian secara elektronik dengan jadwal pemilihan penyedia pada Oktober 2023 dan pelaksanaan kontrak pada November 2023. Apabila dikalkulasi maka pagu anggaran pembelian mobil listrik per unit mencapai sekitar Rp884 juta.

Batasan anggaran untuk pembelian perusahaan tenaga listrik  tertuang dalam LKPP SiRUP.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengungkapkan, Plt Gubernur DKI Heru Budi Hartono masihbelum memiliki kendaraan dinas yang berfungsi. 

Sedangkan kendaraan dinas operasional lama untuk gubernur DKI, lanjut dia, dalam proses peralihan kepemilikan kepada Gubernur DKI periode 2017-2022, Anies Baswedan.