Sodetan Kali Ciliwung diresmikan penggunaannya oleh Presiden Joko Widodo, Senin (31/7/2023). Pembangunan proyek sodetan itu sudah dimulai sejak 2013 namun sempat mangkrak selama 6 tahun.

Sejumlah masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah Sodetan Ciliwung, Jakarta, menyampaikan tanggapan dan harapan atas keberadaan sodetan yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Senin, 31 Juli 2023. Urip Yanto, warga Kelurahan Bidara Cina berharap kehadiran Sodetan Ciliwung dapat mengurangi banjir di wilayahnya.

“Kalau warga memang mengharapkannya gimana supaya di wilayah Bidara Cina ini enggak terjadi banjir terus, tiap tahun selalu banjir. Dengan adanya sodetan ini mungkin mudah-mudahan bisa mengurangi banjir semuanya juga lebih bagus lagi. Buat di Ciliwung ini juga jangan terlalu meluap terus. Mudah-mudahan di situ,” ujar pria yang telah tinggal di Bidara Cina sejak 1988 tersebut.

Dalam peresmian Sodetan Ciliwung, Joko Widodo mengatakan bahwa penanganan banjir Jakarta masih belum cukup. Sebab, menurut Joko Widodo, masih ada 12 sungai lainnya yang harus ditangani secara baik.

“Kemudian hari ini telah selesai dikerjakan Sodetan Ciliwung, dan untuk penanganan banjir di Jakarta itu belum cukup. Karena kita di Jakarta tidak hanya ngurusi yang namanya Sungai Ciliwung saja, ada 12 sungai yang lain yang juga perlu ditangani secara baik. Ada Sungai Sunter, Sungai Cipinang, Sungai Baru Barat, Sungai Baru Timur, Sungai Pesanggrahan, dan lain-lainnya,” terangnya.

Selain itu, Jokowi menjelaskan bahwa Sodetan Ciliwung ditambah dua bendungan di Bogor mempunyai efek besar dalam menangani banjir Jakarta. Namun, menurut dia, masih ada pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan.

“Dan, dengan selesainya Sodetan Ciliwung ini juga menyelesaikan banjir Jakarta, baik tadi yang Bendungan Ciawi-Sukamahi, Sodetan Ciliwung, normalisasi Ciliwung Banjir Kanal Timur, itu bisa menyelesaikan baru kira-kira 62 persen dari persoalan banjir yang ada di Jakarta, artinya masih ada PR (Pekerjaan Rumah) 38 persen,” ujar Joko Widodo dalam peresmian tersebut.

Jokowi meminta Pemerintah Provinsi DKI dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersinergi menangani banjir di Jakarta. Sebab, menurut Jokowi, penanganan banjir di Jakarta sangat kompleks.

“Ini yang harus dikerjakan bersama-sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sekali lagi, harus dikerjakan bersama-sama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, bersama-sama. Ini persoalan yang sangat kompleks dan tidak mudah,” tambah Joko Widodo.