Jakarta – Partai Golkar atau bisa dipanggil (Partai Golongan Karya) dan PAN (Partai Amanat Nasional) secara resmi mendeklerasikan dukungannya kepada Ketua Umum Partai Gerindra yakni Prabowo Subianto menjadi Calon Presiden selanjutnya. Faktor dari Presiden Jokowi dan sentimen Anti PDIP diduga menjadi dorongan dari Partai Golkar dan Partai PAN.
Pengamat dari politik yakni Ujang Komarudin Menilai bahwa Jokowi memiliki peran besar terbentuknya koalisi terbesar di Gerindra, Golkar dan PAN. Apalagi Beberapa juga narasi Politik sebelumnya dari kedua Partai Politik ini juga menunggu izin atau restu dari yakni Presiden Indonesia Jokowi sebelum memberikan dukungan.
“Jadi koalisi besar ini yang dibangun baik dari Gerindra, Golkar dan PKB PAN saya melihatnya peran Jokowi sangat besar disini,” Ucap Ujang kepada Wartawan, pada hari Senin (14/08/2023)
Pembentukan koalisi pendukung untuk Prabowo ini merupakan kelanjutan dari wacana koalisi besar yang juga muncul ketika bulan Ramadhan lalu. Di DPP PAN, bersama Jokowi partai –partai pemerintah kurang dari PDIP dan NASDEM bicara wacaana untuk pembentukan koalisi besar tersebut.
“Pasca itu Jokowi mengumpulkan Partai koalisinya kurangnya adalah dari PDIP dan NASDEM. Yang bertemu partai saat ini, bahwa disitu ada dari Gerindra, Golkar, PKB dan PAN. Waktu itu saya masih ingat Pak Prabowo mengatakan bahwa kami ini adalah ikut Pak Jokowi, Pak Zulhas juga mengatakan bahwa dirigennya Pak Jokowi,” Ucap Ujang.
“Jadi saya melihatnya bagian dari skema menindak lanjuti dulu dari koalisi besar yang akan dibangun. Tentu saya melihatnya peran dari Bapak Presiden Pak Jokowi besar disini,” Ucapnya
Ujang mengatakan bahwa, Prabowo dan Gerindra ini butuh Jokowi untuk menang. Golkar, PKB dan PAN pun juga akan ikut sikap politik Jokowi soal Pilpres 2024.
Peran dari Presiden Indonesia Bapak Jokowi akan semakin terlihat ketika putranya, Walikota Solo yakni Gibran Rakabuming Raka yang juga diajukan sebagai Calon Wakil Presiden dan Mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Tergantung bagaimana dari Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan gugatan batas umur dari Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.
“Apalagi misalkan nantinya Gibran kalau MK sendiri juga memutuskan batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden diturunkan menjadi 35 Tahun Gibran tentunya bisa saja jadi Calon Wakil Presiden dimajukan di koalisi KKIR ini. Dalam Politik semuanya serba mungkin,” Ucap Ujang.
Selain peran dari Jokowi, menurut Ujang, ada sentimen anti PDIP Perjuangan di antara partai-partai pemerintah. Karena sikap PDIP yang kerap berbeda.
Misalnya, ketika muncul isu perpanjangan masa jabatan Jokowi sebagai presiden dan usulan tiga periode, PDIP satu-satunya partai pemerintah yang menolak. Partai-partai pendukung Jokowi mengisyaratkan mendukung wacana perpanjangan masa jabatan tersebut.
Kemudian, soal sistem pemilu proporsional terbuka dan tertutup. PDIP satu-satunya partai yang mendukung sistem tertutup yang ditolak seluruh partai di parlemen.
“Banyak hal terkait antara hubungan dengan partai lain yang berbeda tentu PDIP punya sikap sendiri. Dalam konteks ini bisa jadi ada sentimen anti PDIP bisa jadi. Bisa jadi mungkin,” Ucap Ujang.
Namun, ada juga kepentingan politik Dari Golkar dan PAN.
PAN sebelumnya selalu menawarkan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Termasuk untuk mendampingi Ganjar. Dengan dukungan kepada Prabowo menjelaskan bahwa PDIP tidak mengakomodir keinginan partai yang dipimpin Zulkifli Hasan itu.
“Bisa juga tidak tergabungnya Golkar dan PAN itu kepentingan politik. Misalkan PAN tidak diakomodir menawarkan Erick Thohir sebagai cawapres Ganjar. Mungkin PDIP, atau PAN enggak mau karena belum ada kejelasan maka dukung Prabowo,” Ucap Ujang.
Sementara, Golkar mendukung Prabowo karena ada perintah Jokowi. Ditambah dukungan kepada Prabowo untuk meningkatkan elektabilitas partai beringin.
“Soal Golkar sih banyak hal bisa perintah Jokowi bisa juga Golkar kalau mau elektabilitas naik dukung Prabowo. Kalau di PDIP tidak dapat efek ekor jas, kalau di Prabowo Golkar bisa main bebas dan dapat coat tail effect begitu,” Ucap Ujang.