Presiden Joko Widodo rencana akan memberikan subsidi untuk kereta cepat, karena hal itu sebelumnya, Jokowi telah mencabut subsidi kereta kelas ekonomi sebanyak 25.

“Kalau jadi ada subsidi untuk kereta cepat, emosi rakyat bisa memuncak. Rencana subsidikan uangnya dari APBN.

Sebelumnya, Presiden seenaknya menghapus subsidi untuk 25 kereta ekonomi. Lha, kok enak saja sekarang mau berikan subsidi kereta cepat? Di mana logikanya,” kata Anthony Budiawan, Managing Director Political Economy and Policy Studies (PEPS), Jakarta, Rabu (16/8/23).

Anthony mengatakan, saat baru menjabat presiden pada 2014, Jokowi mencabut berbagai macam subsidi untuk kelompok masyarakat bawah. Selain BBM, subsidi untuk 20 kereta kelas ekonomi dihapus sejak per 1 Januari 2015.

“Terdiri dari 11 kereta ekonomi jarak jauh dan 9 kereta ekonomi jarak sedang, subsidinya dicabut,” kata Anthony.

Pada 1 Januari 2019, Jokowi kembali menghapus subsidi sebanyak 5 kereta api (KA) jarak jauh kelas ekonomi antara lain, KA Logawa, KA Brantas, KA Pasundan, KA Gaya Baru Malam Selatan, dan juga KA Matarmaja. Sebelumnya Presiden Jokowi memastikan bahwa negara akan mengalirkan subsidi harga tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan skema PSO (Public Service Obligation).

Menurut Jokowi, tiket kereta cepat buatan China tersebut diberikan subsidi dan berharap penumpangnya penuh. Karena semakin banyak masyarakat yang berminat.