Mahar, Calon dan Partai Politik bisa Dijerat

0
28

(bisnissurabaya.com) – Pemberian mahar atau hadiah dari calon kepala daerah kepada partai politik dapat dituntut pidana penjara. Begitu pula sebaliknya partai politik yang meminta mahar juga tidak luput dari acaman pidana.

Demikian disampaikan Advokad Senior Dr. Sunarno Edy Wibowo SH, MHum, saat dialog “Hukum Dimata Bowo” di Surabaya TV, Jumat (19/1) pukul 20.00 WIB. Kalau sudah main uang demokrasi yang sebenarnya tidak akan tercipta.

“Apa artinya demokrasi kalau pakai uang ? terapkan demokrasi yang bebas dari permainan duit,” tandas Cak Bowo panggilan akrab Advokat Senior ini.

Untuk itu lanjut Cak Bowo, apabila ada anggota dari partai yang bersangkutan  ingin mencalonkan diri sebagai kepala daerah hendaknya jangan dipersulit. “Partai itu dibangun untuk anggota. Untuk kesejahteraan bersama.  Kalau ada anggota ingin maju mencalonkan jadi kepala daerah ya jangan dimintai mahar lah. Segera beri  dia rekom,” pinta pria yang sudah malang melintang di dunia hukum ini.

Cak Bowo juga  mendorong Badan Pengawas Pemilu (Bapilu) atau Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) untuk proaktif menindaklanjuti dugaan pemberian mahar politik. Mahar politik  dalam proses pencalonan pada Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018.

Artinya lanjut pria asli Surabaya ini  calon dan partai politik yang memberi dan menerima mahar harus ditindak tegas. Apalagi, larangan soal mahar ini sudah diatur secara gambling  dalam Pasal 47 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

“Ancaman sanksi tergolong berat, baik bagi partai politik selaku penerima dan bakal calon selaku pemberi,” tandas Cak Bowo. Bagi pasangan calon yang memberikan mahar, apabila terbukti, maka pencalonannya dibatalkan. Hal ini sesuai pasal 47 Ayat 5 UU Pilkada.

Sementara bagi partai politik penerima mahar, akan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. Ini diatur dalam pasal 47 Ayat 2 UU Pilkada. “Ini sanksi yang serius lho,” tambahnya.

Bahkan, tak hanya sanksi administratif, oknum di partai politik yang menerima mahar politik juga bisa terancam terkena sanksi pidana. Hal ini diatur dalam Pasal 187 b UU Pilkada. Ancaman pidananya adalah penjara paling singkat 36 bulan dan maksimal 72 bulan serta denda 300 juta.

“Artinya, peran penegak hukum lain seperti kepolisian dan kejaksaan di dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu haruslah dilakukantetap  secara maksimal,” papar Cak Bowo..

Untuk Pilkada 2018 ini , sudah ada beberapa kasus mahar politik yang muncul ke publik. Pada Pilkada Jawa Timur, La Nyalla mengaku dimintai uang Rp 40 miliar oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Pada Pilkada Jawa Barat, Dedi Mulyadi sempat mengaku diminta uang Rp 10 miliar oleh oknum di Partai Golkar. (sam)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here